NIINDO – Anggota parlemen dari partai berkuasa utama Jepang, Partai Demokratik Liberal (LDP), menyetujui usulan pemerintah untuk mengubah program pemagang kerja teknis bagi pekerja asing.
Pemerintah menyerahkan proposal tersebut ke komite khusus LDP pada Senin (05/02/2024). Usulan ini disusun berdasarkan laporan yang disampaikan panel pakar pada November tahun lalu.
Proposal tersebut merekomendasikan penghapusan program pemagang kerja teknis asing saat ini dan menggantinya dengan program baru.
Skema baru ini pada prinsipnya bertujuan melatih pemagang asing untuk memperoleh tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam waktu tiga tahun.
Hal ini akan diterapkan pada industri yang sama yang tercakup dalam program Pekerja Berketerampilan Spesifik (SSW) bagi bidang-bidang, seperti perawatan orang lanjut usia, konstruksi, dan pertanian. Namun, proposal itu juga mengatakan akan terdapat diskusi untuk memperluas program ini ke industri lain guna mendapatkan tenaga kerja yang memadai.
BACA JUGA : Survei: 80% Perusahaan Jepang Bersiap Hadapi Aturan Baru Lembur Supir Logistik
Proposal tersebut juga menyatakan bahwa pemagang asing akan diizinkan untuk berganti perusahaan di bidang yang sama, hal yang pada prinsipnya tidak dapat dilakukan di bawah skema yang ada saat ini.
Namun, usulan tersebut merekomendasikan agar tiap industri menetapkan jangka waktu antara satu hingga dua tahun bagi para pemagang untuk bekerja di perusahaan pertama, karena beberapa anggota parlemen LDP menyampaikan pandangan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Proposal itu juga menyatakan bahwa bantuan bagi pemagang yang ingin berganti pekerjaan hanya akan diberikan oleh lembaga-lembaga publik, seperti layanan penempatan kerja publik, guna menghindari keterlibatan perantara yang berniat buruk.
Pemerintah berencana mengadakan pertemuan dengan para menteri Kabinet terkait secepatnya pada pekan ini untuk mengambil keputusan resmi mengenai proposal itu setelah mendapatkan persetujuan dari mitra koalisi yang berkuasa, Partai Komeito.
Dikutip dari NHK News Japan