Beranda Healty Jepang Mulai Terapkan Denda Bagi Yang Melanggar Aturan Penanganan Corona

Jepang Mulai Terapkan Denda Bagi Yang Melanggar Aturan Penanganan Corona

26
0
Kawasan bisnis di distrik Shibuya Tokyo ditengah status keadaan darurat. Foto Andylala

NIINDO.COM – Pemerintah Jepang mulai memberlakukan Undang-Undang yang mengatur denda bagi orang dan bisnis usaha yang tidak mematuhi pembatasan aktifitas untuk mencegah penyebaran Virus Corona baru.

Dikutip dari Kyodo News, revisi Undang-Undang Penyakit Menular telah disetujui Parlemen melalui pemberlakukan denda hingga 500.000 yen ($ 4.770) untuk pasien COVID-19 yang menolak rawat inap dan 300.000 yen untuk mereka yang gagal berpartisipasi dalam survei epidemiologi oleh otoritas kesehatan.

BACA JUGA : wow , Yoshiro Mori : Apapun yang Terjadi, Olimpiade Jepang Tetap Berjalan

Sebelumnya Pemerintah mempertimbangkan hukuman penjara hingga satu tahun atau denda maksimal 1 juta yen bagi orang yang menolak dirawat di rumah sakit setelah dinyatakan positif virus corona, termasuk denda hingga 500.000 yen bagi mereka yang tidak bekerja sama dengan epidemiologi survei. Namun demikian rencana itu dibatalkan setelah pembicaraan antara Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang, yang mengkategorikan langkah itu berlebihan.

Selain revisi Undang-Undang Penyakit Menular Pemerintah dan Parlemen juga merivisi Undang-Undang Tindakan Khusus Virus Corona. Undang-unsang ini mengatur denda hingga 300.000 yen untuk restoran dan bar yang menolak pengurangan jam operasional mereka dalam keadaan darurat.

Menteri Kesehatan Norihisa Tamura mengatakan kepada komite House of Councilors, belasan kota telah melaporkan contoh orang yang menolak dirawat di rumah sakit atau melarikan diri dari perawatan.

“Kami telah memasukkan hukuman untuk memastikan efektivitas dari tindakan antivirus, ” kata Norihisa Tamura.

Hingga saat ini, rumah sakit mengatur orang dengan gejala COVID-19 yang serius dapat dirawat di rumah sakit. Sementara mereka yang memiliki gejala ringan atau tidak ada gejala diperbolehkan untuk memulihkan diri di hotel yang ditunjuk atau melakukan karantina dan perawatan di rumah.

Pemberlakuan hasil revisi Undang-Undang Tindakan lhusus Virus Corona dan Undang-Undang Penyakit Menular, juga memungkinkan Pemerintah untuk menyatakan Status Keadaan Darurat untuk memerangi penyebaran Virus Corona.

Yasutoshi Nishimura, menteri yang bertanggung jawab dalam penanganan Virus Corona Jepang, menyatakan, pemerintah akan menyajikan standar obyektif dalam menerepkan Status Keadaan Darurat, setelah mendengarkan pendapat para ahli.

Ketika 2 RUU tersebut disetujui, majelis rendah memberi catatan melalui sebuah resolusi agar Pemerintah mempertimbangkan hak-hak masyarakat dapat dilanggar oleh langkah-langkah yang diberlakukan. Hal ini untuk mengekang penyebaran virus, bahkan tanpa adanya pernyataan darurat.

BACA JUGA : Pertengahan Februari Jepang Mulai Vaksin Corona

Resolusi tersebut juga meminta pemerintah untuk segera melapor ke Diet (Parlemen) jika ada perubahan dalam penegakan hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here