Menteri dan Wakil Menteri P2MI Gelar Dialog dengan PMI di Jepang, Keihin Corporation Hadir Dukung Pemberdayaan Migran

NIINDO – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menggelar acara “Dialog Bersama Menteri & Wakil Menteri P2MI” yang dihadiri oleh puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pemegang visa Tokutei Ginou (Specified Skilled Worker/SSW).

Acara dimulai dengan makan siang bersama, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi, diskusi, dan sesi tanya jawab interaktif bersama Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Wakil Menteri Christina Aryani.

Isu yang Disuarakan PMI

Dalam forum tersebut, para PMI menyampaikan sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan slot ujian serta jalur proses program Tokutei Ginou yang dianggap masih terlalu berlapis.

Menanggapi hal itu, Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah nyata melalui koordinasi dengan Kementerian Kehakiman Jepang. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain:

memperluas akses pelatihan bahasa Jepang di seluruh provinsi,
menambah kuota ujian, dan
meningkatkan intensitas tes sertifikasi.

“Dengan langkah ini, peluang SDM Indonesia di Jepang akan semakin besar dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain,” ujar Menteri Abdul Kadir Karding.

Program untuk Purna PMI

Tak hanya fokus pada PMI yang sedang bekerja, pemerintah juga tengah menyiapkan program pemberdayaan bagi purna pekerja migran. Program tersebut mencakup pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, hingga pendampingan pemasaran agar usaha mantan PMI dapat berkembang secara berkelanjutan di tanah air.

Dukungan dari Keihin Corporation

Pertemuan ini semakin bermakna dengan kehadiran Mahmudi Fukumoto, CEO Keihin Corporation 株式会社 sekaligus pendiri platform Mahajob.

Melalui Mahajob, Mahmudi Fukumoto aktif membuka akses informasi kerja yang lebih luas, menyediakan pendampingan, serta memberi ruang pengembangan karier bagi PMI di Jepang. Sebagai Registered Supporting Organization (RSO), Keihin Corporation juga berperan penting dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran.

Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Komunitas PMI

Acara yang diikuti terbatas oleh 50 peserta ini berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Kehadiran para pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor usaha, dan komunitas PMI, sehingga perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Jepang dapat berjalan lebih optimal.

(np)