NIINDO – Survei pemerintah Jepang menemukan bahwa belum ada tindakan yang dilakukan terhadap sekitar 10.000 jembatan tua dan rusak. Inspeksi yang dilakukan hingga tahun fiskal 2018 menemukan bahwa jembatan-jembatan itu perlu diperbaiki atau dibongkar dalam waktu lima tahun.
Kementerian infrastruktur telah menyusun hasil inspeksi terbaru yang dilakukan hingga tahun fiskal 2023. Entitas yang mengelola terowongan dan jembatan diwajibkan untuk memeriksanya setiap lima tahun setelah runtuhnya terowongan yang memakan korban jiwa pada tahun 2012.
Putaran pertama inspeksi pada tahun fiskal 2018 menunjukkan bahwa sekitar 60.000 jembatan yang dikelola oleh pemerintah daerah harus diperbaiki atau dibongkar.
Baca juga : Tokyo Uji Coba Layanan Pengiriman Barang dari Loker Stasiun ke Hotel
Namun, pemeriksaan terbaru menemukan bahwa tidak ada langkah seperti itu terhadap lebih dari 10.000 jembatan, atau 17 persen. Pekerjaan telah diselesaikan pada dua pertiga dari total keseluruhan.
Sebaliknya, operator jalan tol atau pemerintah daerah telah memulai pekerjaan atau pembongkaran semua jembatan yang perlu diperbaiki. Pekerjaan tersebut telah dirampungkan untuk lebih dari 80 persen jembatan.
Pejabat kementerian menghubungkan keterlambatan pemerintah daerah dengan kesulitan keuangan dan kekurangan tenaga kerja.
Para pejabat berencana meminta badan-badan lokal untuk mengambil langkah-langkah darurat, seperti penutupan jembatan-jembatan yang dianggap berbahaya. Mereka juga berencana untuk memberikan dukungan finansial guna mempercepat program-program perbaikan.
Dikutip dari : NHK NEWS