NIINDO – Wisata ke Jepang kini tidak lagi semurah dulu. Pemerintah daerah di berbagai wilayah Negeri Sakura tengah menyiapkan sejumlah aturan baru yang langsung berdampak pada turis asing, mulai dari kenaikan pajak penginapan hingga penerapan tarif tiket masuk yang lebih mahal dibandingkan warga lokal.
Kebijakan ini muncul seiring lonjakan jumlah wisatawan internasional. Jepang mencatat kedatangan hampir 37 juta turis asing sepanjang tahun 2024, angka tertinggi sejak pandemi berakhir. Meski memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian lokal, arus wisatawan yang begitu besar juga menimbulkan masalah serius berupa overtourism, terutama di destinasi populer seperti Gunung Fuji, Kyoto, dan Nara. Lonjakan wisatawan dinilai telah membebani infrastruktur, merusak kualitas lingkungan, serta mengganggu kehidupan sehari-hari warga setempat.
Sebagai respons, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini mendorong kebijakan diferensiasi harga. Tujuannya adalah mengendalikan jumlah kunjungan sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman wisata, bukan sekadar mengejar kuantitas pengunjung.
Baca juga : Topan Peipah Mendarat di Shikoku, Jepang Barat
Salah satu langkah paling menonjol datang dari Kyoto. Kota bersejarah yang dikenal dengan kuil-kuil kuno dan tradisi budayanya itu berencana menaikkan pajak penginapan hingga maksimal 10.000 yen (sekitar Rp 1,1 juta) per malam per orang. Skema pajak dibuat bertingkat, dimulai dari 200 yen (sekitar Rp 22 ribu) untuk tarif kamar yang lebih murah, hingga mencapai 10.000 yen bagi wisatawan yang menginap di kamar mewah dengan tarif di atas 100.000 yen (sekitar Rp 11 juta) per malam.
Kebijakan ini menjadikan Kyoto sorotan utama dalam upaya Jepang menata ulang industri pariwisatanya. Para pejabat menekankan bahwa langkah tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menambah pendapatan daerah, tetapi juga untuk mendistribusikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi tekanan terhadap kota yang kerap kewalahan menerima jumlah pengunjung yang berlebihan.
Dikutip dari NHK NEW