Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para pejabat untuk memahami area – area rawan korupsi sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai antisipasi untuk tidak terjerumus dalam praktik menyimpang dalam pemerintahan.
“Memahamilah area rawan korupsi”, ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta (22/6/2017).
Ia juga memaparkan beberapa area rawan korupsi dianaranya perencanaan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, retribusi dan pajak, dan jual beli jabatan.
“Kalau seluruh pejabat, mulai dari saya sampai lurah atau kepala desa memahami ini, saya kira akan tertib. Aturannya ada semua, UU-nya ada semua, ada pengawasan melekat semua”, tegasnya.
Terkait dengan banyaknya kasus para pejabat daerah yang terjaring korupsi, Tjahjo juga mengatakan upaya pencegahan sudah dilakukan cukup panjang.
Serangkaian upaya mencegah dilakukannya mulai dari BPK, KPK, E-planning yang digiatkan dan saat ini sedang menggarap konsep untuk inspektorat untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pencegahan.
Mendagri juga mengapresiasi KPK yang rajin melakukan OTT. “Dengan semakin banyak OTT KPK jangan dicurigai KPK melampaui kewenangan, justru itu untuk memberikan shock terapi”, ujarnya.
Tjahjo juga menyebutkan ke depan sesuai arahan Presiden Jokowi, fungsi inspektorat akan dioptimalkan untuk mencegah praktik korupsi.