NIINDO – Satu kelompok yang terdiri dari 12 orang di Jepang berencana mengajukan tuntutan hukum bulan depan untuk menentang konstitusionalitas aturan hukum yang mewajibkan pasangan menikah untuk menggunakan nama keluarga yang sama.
Pengacara mereka mengatakan seruan untuk menggunakan nama keluarga yang berbeda makin meningkat meskipun Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa ketentuan tersebut konstitusional dalam dua putusan sebelumnya.
Kedua belas orang tersebut adalah lima pasangan yang menikah tanpa dicatatkan dan satu pasangan suami istri, yang tinggal di Tokyo, Hokkaido, Nagano, dan lainnya.
Mereka mengatakan ketentuan KUH Perdata dan undang-undang pencatatan keluarga yang tidak memperbolehkan pasangan suami istri memiliki nama keluarga berbeda melanggar Konstitusi yang menjamin kebebasan menikah dan dengan demikian tidak sah.
Calon penggugat dan pengacara mereka mengatakan kehilangan nama lahir mengakibatkan sulitnya mempertahankan kredibilitas dan evaluasi yang berkaitan dengan nama lama. Mereka mengatakan cukup banyak orang yang merasa kehilangan identitasnya.
Baca juga : Pengunjung ke Jepang pada Januari Dekati Tingkat sebelum Pandemi
Mereka juga mengungkapkan bahwa orang-orang yang memilih pernikahan tanpa dicatatkan, untuk mempertahankan nama keluarga yang berbeda, sering kali mengalami kerugian sebagai akibatnya.
Keenam pasangan itu berencana mengajukan gugatan kelompok ke pengadilan distrik di Tokyo dan Sapporo pada 8 Maret untuk meminta kompensasi dari negara.
Tuntutan hukum serupa pernah diajukan sebelumnya. Pada 2015 dan 2021, majelis hakim Mahkamah Agung yang beranggotakan 15 orang meneguhkan bahwa ketentuan tersebut konstitusional dalam keputusan mayoritas. Namun, lima hakim pada 2015, dan empat hakim pada 2021, memberikan pendapat berbeda bahwa aturan itu inkonstitusional.
Para pengacara menyerukan perubahan dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut dengan menyebutkan bahwa lobi bisnis terbesar di Jepang dan banyak dewan daerah mendukung nama keluarga yang berbeda.
Dikutip dari NHK NEWS