NIINDO – Pemerintah Jepang telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) agar membentuk sistem yang memungkinkan operator fasilitas bagi anak-anak untuk memeriksa apakah pelamar kerja memiliki catatan melakukan pelanggaran seksual.
Persetujuan tersebut diperoleh dalam rapat Kabinet pada Selasa (19/03/2024).
Pemerintah berencana menerapkan versi Jepang dari Layanan Pengungkapan dan Pelarangan Inggris setelah terjadinya serangkaian kejahatan seksual di sekolah, tempat penitipan anak, tempat bimbingan belajar, dan fasilitas lain untuk anak-anak.
Baca juga :Gender dalam My Number Akan Dihapus
Dengan sistem ini, operator sekolah, tempat penitipan anak, dan lembaga lainnya akan diminta untuk mengakses catatan pelaku kejahatan seksual yang disimpan oleh Kementerian Kehakiman Jepang untuk memeriksa latar belakang pelamar sebelum mempekerjakan mereka.
Selain itu, pemerintah akan mengakreditasi lembaga-lembaga seperti bimbingan belajar dan klub olahraga jika fasilitas-fasilitas itu melakukan pemeriksaan catatan pelanggaran seksual.
Berdasarkan sistem yang diusulkan ini, catatan pelanggaran seksual dari mereka yang dijatuhi hukuman penjara tanpa kewajiban kerja atau dijatuhi hukuman yang lebih berat akan dapat diakses selama 20 tahun setelah masa hukuman selesai.
Catatan mereka yang dikenakan denda akan dapat diakses selama 10 tahun.
Baca juga : Perpanjangan Hokuriku Shinkansen Mulai Beroperasi
Pelanggaran seksual yang akan diperiksa mencakup pelanggaran pidana dan pelanggaran peraturan setempat, seperti pencabulan dan pengambilan gambar secara rahasia.
Bukan hanya latar belakang para pelamar kerja, tetapi juga latar belakang orang yang sudah bekerja akan diperiksa.
Pemerintah mengisyaratkan bahwa jika operator fasilitas menemukan bahwa salah satu pekerjanya mempunyai riwayat pelanggaran seksual, operator harus memindahkan orang tersebut ke posisi lain atau bahkan memecat mereka jika sulit untuk menjamin keselamatan anak-anak.
Pemerintah berencana menyusun pedoman bagi operator. Pemerintah berharap untuk mengesahkan RUU tersebut pada sesi Parlemen saat ini.
Dikutip dari NHK NEWS