NIINDO.COM – KBRI Tokyo mendorong mahasiswa dan pelajar Indonesia di Jepang yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia Jepang (PPIJ) agar mampu merekomendasikan hasil penelitian dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah masa pandemi.
Untuk itu, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka berinisiasi menyelenggarakan Lokakarya kolaborasi dengan PPIJ, dengan tema “Gagasan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi di Indonesia”, pada 12-13 Desember 2020 bertempat di KJRI Osaka.
Baca juga : Investor Properti Global Arahkan Dana ke Properti Pergudangan
Wakil Duta Besar RI untuk Jepang Tri Purnajaya berbicara dalam Lokakarya PPI Jepang di KJRI Osaka. Foto Andylala
Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi Sabtu (12/12) berharap, PPIJ dapat menyumbangkan gagasan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. “Kita harapkan hasil penelitian tidak hanya numpuk di rak tapi bisa diwujudkan dalam praktek di lapangan”, ujar Heri Akhmadi.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan Tokyo Yusli Wardiatno mengatakan Lokakarya ini dapat menjadi media untuk mempertajam kemampuan intelektual milenial Indonesia dalam merespon isu nasional dan global.
Ketua Umum PPIJ, Yudi Ariesta Chandra pada acara Lokakarya PPI Osaka Jepang. Foto Dokumentasi PPi Jepang
“Gagasan Lokakarya ini berupa rekomendasi kebijakan terkait peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah”, jelas Yusli Wardiatno.
Ketua Umum PPIJ, Yudi Ariesta Chandra pada hari kedua Lokakarya PPIJ (13/12) mengatakan Lokakarya merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia lakukan pengembangan Fintech untuk kemudahan UMKM.
“(Lokakarya ini) mendorong (agar) semakin banyak perusahaan Fintech (Financial Technology) yang memberikan pengurangan biaya operasional melalui penerapan suku bunga yang lebih rendah; penyediaan transfer dan tanda tangan digital gratis; pemberian diskon tagihan bulanan; penerapan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0%; dan penyediaan layanan konsultasi keuangan gratis”, ujar Yudi Ariesta Chandra mahasiswa program S3 jurusan Disaster Nursing, University of Kochi.
Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi beri sambutan bersama jajaran KBRI Tokyo & KJRI Osaka dalam Lokakarya PPI Jepang Sabtu & Minggu 12 – 13 Desember 2020 di KJRI Osaka Jepang.. Foto Andylala
Yudi Ariesta Chandra menambahkan, “Perlu dipikirkan agar lembaga Pemeringkat UMKM, Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait agar mempertimbangkan aspek sosial lingkungan dalam scoring UMKM dan jaminan privasi pengguna layanan. Menurutnya, Pemerintah perlu memperkuat kebijakan digital financial literacy. Khususnya dengan mempercepat program pemerataan akses internet di daerah luar jawa dan mengoptimalkan sosialisasi keuntungan layanan Fintech untuk UMKM”.
Sementara, Eman Adhi Patra, Ketua PPI Jepang Komisariat University of Tokyo yang juga merupakan mahasiswa Program Studi S2 Public Policy, menyampaikan bahwa menurut Laporan ADB tahun 2017 74% penolakan secara global oleh Perbankan kepada UMKM disebabkan oleh pembiayaan perdagangan ekspor. Untuk itu ADB menyarankan agar memperbaiki mekanisme penilaian risiko UMKM dengan menggunakan skema Supply Chain Finance (SCF) sebagai pendekatan baru.
Fintech berdasarkan literatur dari National Digital Research Center (NDRC), didefinisikan sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan dengan teknologi modern, sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan cepat.
Baca juga : Budaya Kerja Orang Jepang
Tonton juga :