Pansus Angket KPK Diminta tak Bekerja dengan Multitafsir

0
211
views

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK telah mendapatkan lembar negara Nomor 1/DPR RI/V/2016-2017. Sehingga secara legal keberadaan sudah sah dan diakui karena sudah dicantumkan berita acara negara.

Menurutnya, setelah dicantumkan dalam lembaran negara, maka Pansus Angket lebih menguntungkan bagi semua pihak, baik masyarakat, DPR maupun KPK. Hal ini dikarenakan pengakuan keberadaan Pansus sesuai mekanisme dan konstitusional.

Namun sebagai Pimpinan DPR RI, Taufik mengingatkan agar Pansus Angket menghindari terjadinya hal – hal yang berpersepsi multitafsir di masyarakat, sehingga Pansus fokus terhadap menteri dan tujuan awal pembentukannya.

Selain itu, Taufik juga menghimbau agar Pansus Angket tidak mengarah pada langkah yang menjadi kontroversi. Hal tersebut justru dapat menimbulkan hilangnya fokus pada tujuan substansi yang sudah menjadi tugas konstitusi.

Menurutnya, Pansus Angket KPK sebaiknya tidak menyia – nyiakan kesempatan yang sudah diberikan negara dengan melakukan hal – hal yang dapat mengarah pada multitafsir di masyarakat dan menjurus pada kontroversi. Ia juga menilai bahwa setiap langkah yang diambil Pansus Angket tidak bisa ditentukan satu atau pun dua orang di internal Pansus, sehingga harus kolektif dan kolegial. Jadi untuk setiap pengambilan keputusan internal harus memperoleh persetujuan setiap anggota fraksi. Ia juga meminta agar Pansus Angket bekerja secara independen, objektif, proporsional dan profesional.

Tokyo Medical Tour

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here